File yang adan Cari Rusak

Safelink Blog sudah memverifikasi link dan link yang di tuju sudah benar-benar aman dari virus

Tunggu 5 detik sampai tampil tombol visit link muncul di bawah ini

Please Wait...

Hubungan antara Perikatan dan Perjanjian



Perikatan

adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak,

berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lai

n,

dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu



Pihak yang berhak menuntut sesuatu, dinamakan

kreditur

atau

si berpiutang

,

sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan

debitur

atau

si

berutang

.



Perhubungan antara dua orang

atau dua pihak tadi adalah suatu

perhubungan

hukum

, yang berarti hak si berpiutang itu dijamin oleh hukum atau undang

-

undang.



Suatu

perjanjian

adalah

suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang

lain atau di mana dua orang itu saling berjanji

untuk melaksanakan sesuatu hal

. Dari

peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan

perikatan

. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang

membuatnya.



Jadi hubungan antara perikatan dan perjanjian adal

ah bahwa

perjanjian itu

menerbitkan perikatan

. Perjanjian adalah salah satu sumber perikatan. Suatu

perjanjian juga dinamakan

persetujuan

, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan

sesuatu. Perkataan

kontrak

, lebih sempit karena ditujukan kepada perjanji

an atau

persetujuan tertulis.

B.

Sistem Terbuka dan Asas Konsensualisme dalam Hukum Perjanjian



Hukum benda mempunyai

sistem tertutup

, sedangkan Hukum Perjanjian menganut

sistem terbuka

. Artinya macam

-

macam hak atas benda adalah terbatas dan

peraturan

-

pera

turan yang mengenai hak

-

hak atas benda itu bersifat memaksa,

sedangkan Hukum Perjanjian memberikan kebebasan yang seluas

-

luasnya kepada

masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak

melanggar

Undang

-

Undang

,

ketertiban umum

dan

kesusilaan.



Pasal

-

pasal dari Hukum Perjanjian merupakan apa yang dinamakan

hukum

pelengkap (Bhs. Inggris “optional law”)

, yang berarti bahwa pasal

-

pasal itu boleh

disingkirkan manakala dikehendaki oleh pihak

-

pihak yang membuat suatu perjanjian.

Mereka dip

erbolehkan

membuat ketentuan

-

ketentuan sendiri yang menyimpang

dari pasal

-

pasal Hukum Perjanjian

dan diperbolehkan mengatur sendiri

kepentingan mereka dalam perjanjian

-

perjanjian yang mereka adakan itu. Apabila

pihak

-

pihak yang membuat perjanjian itu tidak

mengatur sendiri sesuatu soal, maka

berarti mengenai soal tersebut akan tunduk kepada UU. Karena itu hukum perjanjian

disebut hukum pelengkap, karena fungsinya

melengkapi perjanjian

-

perjanjian

yang dibuat secara tidak lengkap

.



Sistem terbuka

, yang mengand

ung asas kebebasan membuat perjanjian, dalam

KUHPer lazimnya disimpulkan dalam pasal 1338 ayat (1), yang berbunyi demikian:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang

-

undang bagi

mereka yang membuatnya”.

Silakan Click Tombol di atas untuk melanjutkan ke link yang sudah di verifikasi oleh robot kami 

Link di atas tertaut ke Googl Drive - Mediafire

Tergantung dari Admin website meletakan link apa yang sudah di berikan dan akan kami Verifikasi ke amanan nya

SAFELINK BLOG
d.feryferlangga.com 

Saya bertanggung jawab atas link yang sudah Saya buat di website ini , link yang di letakan dan sudah di buat otomatis, website ini tidak terjangkit virus atau program perusak lain nya.

jika terjadi kerusakan link bisa menghubungi kami via Contac di blog resmi di Contac Blog Fery ferlangga